Hari Kebangkitan Perempuan Hari Ibu (bagian II dari II)

Menyambut hari ibu saya membuat 2 seri "Hari Kebangkitan Perempuan Hari Ibu". Tak ada niat saya menggugat hari ibu. Saya hanya ingin sejarah mengenai perempuan lebih banyak diceritakan, dan diungkapkan dengan gamblang, tanpa reduksi dan distorsi. Meski demikian reduksi dan distorsi memang tak terhindarkan dalam tulisan ini. Terutama karena saya tak berpengalaman dalam dunia tulis-menulis ilmiah kecuali pembuatan essay-essay masa kuliah.

------

klik di sini untuk membaca bagian I

--------------------------------------

Paska pemberian ruang 1 hari bagi perempuan dalam kongres PKI, organisasi perempuan mulai merintis kongresnya sendiri.

Dua bulan setelah kongres pemuda dilaksanakan, Ibu Suwardi (Nyi Hajar Dewantara), Ni Suyantin (Pemimpin Puteri Indonesia dan Pamong Taman Siswa) dan Nyonya Sukonto (guru His, anggota Wanito Utomo) memprakarsai pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta pada 22-25 Desember 1928.

Putri Indonesia, Wanito Tomo, Wanito Mulyo, Wanita Katolik, Aisyiah, Ina Tuni, Jong Islamieten Bond bagian Wanita, Jong Java Meisjeskring, Poetri Boedi Sedjati, Poetri Mardika, Wanita Taman Siswa, Darmo Laksmi, Sarekat Istri Buruh Indonesia, Nahdatul Fatayat, dan Putri Budi Sejati serta berbagai organisasi perempuan dari berbagai aliran politik, sosial keagaan hadir.

Kongres mulai fokus pada pemecahan masalah perempuan di masa itu, seperti penddidikan bagi perempuan, nasib yatim-piatu dan janda, perkawinan anak-anak, perombakan undang-undang perkawinan, hingga kejahatan kawin paksa. Sejumlah ceramah nasionalisme dan anti permaduan (poligami) juga dikumandangkan (Saskia, 1999).

Kongres menghasilkan 3 jenis mosi berbeda, masing-masing ditujukan bagi kegiatan keperempuanan, pemerintah Belanda dan kepada majelis agama.

Mosi bagi kegiatan keperempuanan di antaranya yang terpenting ialah:

1. Pembentukan badan bersama yang diberi nama Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) dan media perjuangan bernama "Isteri".
2. Mengadakan dana belajar (Studiefonds) yang membantu anak-anak perempuan bersekolah.
3. Semua anggota dituntut melakukan kampanye anti perkawinan anak-anak.

Bagi pemerintahan Belanda, kongres mengajukan tiga mosi:
1. Mengadakan jaminan sosial untuk yatim piatu dan janda pegawai sipil Indonesia,
2. menolak pengurangan onderstand (dana tunjangan),
3. menambah jumlah sekolah perempuan.

Selain itu, sebuah mosi dikirim kepada majelis agama menuntut diberikannya surat keterangan tertulis pada saat talak dijatuhkan.

(disarikan dari Congresnummer 1928 dalam http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1203/22/0801.htm)

Tak jauh berbeda dengan Kongres Perempuan Indonesia pertama, kongres-kongres selanjutnya masih membahas masalah sosial-budaya. Isu perkawinan masih panas dalam kongres ini. Pembahasan seputar kedudukan perempuan dalam perkawinan, persoalan kawin paksa dan cerai di luar keinginan, poligami, dan pendidikan bagi anak perempuan berlanjut.

Poligami, kawin paksa dan perkawinan anak-anak menjadi topik yang dibahas secara lebih mendalam dalam kongres ini. Kongres memutuskan antara lain: meningkatkan nasib dan derajat perempuan Indonesia dengan tidak mengkaitkan diri dengan soal politik dan agama. Selain itu kongres juga mengajukan mosi kepada pemerintah untuk menghapuskan pelacuran.

Terkait dengan penangkapan Soekarno di Yogyakarta, kantor dan gedung pertemuan kongres sempat digeledah polisi, bahkan kongres hampir dilarang.

Akhirnya kongres dilaksanakan terbuka didukung oleh massa rakyat yang meneriakan yel-yel kemerdekaan. Polisi yang berjaga-jaga tampak akan membubarkan jalannya kongres. Ketika sambutan oleh Sujatin berakhir, ruangan kongres kembali menggelegar dengan pekik kemerdekaan. Sujatin pun sukses mengetuk palu penutup kongres tepat sebelum kongres dibubarkan.

Berkaitan dengan penangkapan Sukarno, kongres menyatakan keprihatinannya dan membatalkan pameran dan malam penutupan.

Kongres masih berlanjut dengan Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia di Surabaya pada 13-18 Desember 1930. Kongres kembali ke Jakarta pada 20-24 Juli 1935 dengan bertajuk Kongres Perempuan Indonesia. Lalu kongres berlanjut dengan Kongres Perempuan Indonesia yang berlangsung di Bandung, Juli 1938.

Kongres di Bandung ini menetapkan tanggal pembukaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama, 22 Desember, sebagai hari Kebangkitan Perempuan. Pada 1959 pemerintah menetapkan Hari Kebangkitan Perempuan sebagai hari besar nasional (SK Presiden RI No. 316/1959).

Pada perkembangannya, Hari Kebangkitan Perempuan menjadi lebih dikenal dengan hari Ibu. Tanpa memarjinalkan peran ibu, penggantian nama tersebut jelas mendistorsi semangat kongres-kongres tersebut.

Hari Ibu yang ada sekarang lebih banyak mengambil konsep Mother’s Day dari negara barat yang jelas memiliki arti berbeda dengan peristiwa pada 22 Desember 1928 tersebut. Kini hari tersebut dirayakan sebagai tradisi "memanjakan" ibu sehari lamanya dari setahun yang kita miliki. Di beberapa tempat sering kita temui seremonial kartu ucapan Mom's Day, diskon belanja, perlombaan berkebaya dan berkonde, membuat tumpeng, vokal group ibu-ibu, lomba dandan secantik ibu, dsb.

Pengubahan nama dan pendistosian sejarah ini bisa jadi sengaja dilakukan untuk meredam pergerakan perempuan yang bisa jadi mulai ditakuti oleh kaum lelaki. Atau bisa juga diblurkan untuk mengurangi pengaruh Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) yang menjadi bagian dari PKI.

Mengutip Wardah Hafid dan Tati Krisnawaty (NGO) dalam laporan studi buku mereka mengenai "Perempuan dan Pembangunan", tahun 1989 halaman 54 sebagai berikut:

"Hari Ibu yang pengertiannya cenderung diasosiasikan dengan "Mother' s Day" di negara- negara Barat yang jelas berbeda dengan arti peristiwa pada tanggal tersebut, yang memang merupakan pertanda kebangkitan kaum perempuan Indonesia untuk bersatu dan memperjuangkan nasib kaum dan bangsanya. Disini yang terjadi adalah distorsi sejarah yang kemungkinan besar mencerminkan berubahnya pandangan dan aspirasi tentang gerakan perempuan, tapi sangat bisa jadi juga karena dengan sengaja dilakukan untuk kepentingan-kepentingan, yang sifatnya politis terutama setelah peristiwa 30 September 1965 yang selain membabat pengaruh PKI (Partai Komunis Indonesia) juga Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), gerakan perempuan yang merakyat dan banyak menyuarakan serta berorientasi kepada kepentingan perempuan kelas bawah pada masa itu. Selain itu, berkaitan dengan usaha penjinakan kaum perempuan, besar kemungkinan nama hari ini dengan sengaja diganti dan dikacaukan pengertiannya menjadi hari untuk pengabdian ibu. Dengan demikian nilai-nilai mengabdi dan berkorban bagi ibu akan lebih mudah di tanamkan.”

Kentalnya patriarkhi yang melingkupi para penulis sejarah Indonesia, menjadikan gerak perempuan dalam konteks pembentukan bangsa ke arah kemerdekaan—tentu saja mencakup gerakan politik yang telah mereka lakukan, tersisihkan atau bahkan terhapuskan sama sekali. Kecuali catatan-catatan peran mereka dalam wilayah domestik, seperti dapur umum untuk para gerilyawan. Di sinilah lantas muncul arus besar dalam pendidikan sejarah di Indonesia tentang peran laki-laki dalam perjuangan nasional dan nasionalisme kemudian menjadi sungguh-sungguh semata-mata wacana laki-laki (Catherine Hall, 1993).

Sejarah gerakan perempuan menyisakan banyak pertanyaan dan kebutuhan akan lacakan-lacakan yang lebih serius dan mendalam. Dibutuhkan adanya landasan sejarah yang kuat dalam membangun gerakan perempuan saat ini. Diyakini benar, gerakan perempuan memiliki kekhasan karakter dan strategi gerakan dan bahkan mungkin ideologi dalam setiap tahapan sejarah di Indonesia.